Tokoh Banten Tolak Wacana Relokasi Badak Jawa ke Jatim, Misbakhul Munir: Selamatkan Habitat Aslinya
PANDEGLANG, gemabanten.com – Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat Banten. Sabtu (14/11/2026)
Salah satu tokoh yang menyampaikan keberatan terhadap gagasan tersebut adalah Dr. C. Misbakhul Munir, S.H., M.H. Ia menilai, rencana pemindahan satwa langka yang menjadi ikon konservasi Banten itu harus dikaji secara komprehensif dengan mengutamakan keselamatan satwa, keberlanjutan habitat asli, serta kepentingan konservasi jangka panjang.
Menurut Misbakhul, upaya penyelamatan Badak Jawa tidak semestinya hanya berorientasi pada pemindahan satwa ke kawasan lain. Pemerintah perlu terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh upaya perlindungan habitat asli di Ujung Kulon telah dilakukan secara optimal.
"Badak Jawa bukan sekadar satwa langka. Keberadaannya merupakan bagian dari warisan ekologis Banten yang memiliki nilai historis, lingkungan, dan kebanggaan masyarakat. Karena itu, penyelamatannya harus dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan kehati-hatian," demikian pandangan Misbakhul dalam keterangannya.
Bagi masyarakat Banten, keberadaan Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon bukan sekadar persoalan konservasi satwa. Keberadaan spesies tersebut telah menjadi bagian penting dari identitas ekologis daerah sekaligus menempatkan Ujung Kulon sebagai kawasan konservasi yang memiliki arti penting bagi dunia.
Badak Jawa juga memiliki nilai strategis dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Saat ini, Ujung Kulon merupakan satu-satunya habitat alami Badak Jawa yang diketahui masih dihuni spesies tersebut di dunia.
Misbakhul berpandangan, kebijakan yang menyangkut masa depan Badak Jawa harus mempertimbangkan hubungan antara keberadaan satwa, kelestarian ekosistem, dan peran masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan konservasi Ujung Kulon.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat daerah asal habitat merupakan bagian penting dari proses pengambilan kebijakan. Pemerintah tidak seharusnya mengabaikan aspirasi masyarakat Banten dalam menentukan arah konservasi satwa yang selama ini menjadi salah satu kekayaan alam daerah tersebut.
Misbakhul menyoroti sedikitnya lima aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah sebelum mengambil keputusan mengenai pemindahan Badak Jawa.
Pertama, risiko keselamatan selama proses pemindahan. Badak Jawa merupakan satwa liar dengan karakteristik biologis dan perilaku yang membutuhkan penanganan khusus. Proses penangkapan, pembiusan, pengangkutan, hingga adaptasi di lingkungan baru memiliki risiko tersendiri.
Risiko stres, cedera, gangguan kesehatan, bahkan kematian harus diperhitungkan secara matang. Dengan kondisi populasi yang sangat terbatas, kehilangan satu individu saja dapat berdampak terhadap keberlanjutan spesies tersebut.
Kedua, kesesuaian habitat di Alas Purwo. Menurut Misbakhul, status Alas Purwo sebagai taman nasional tidak serta-merta menjamin bahwa kawasan tersebut memiliki kondisi ekologis yang sesuai untuk kehidupan Badak Jawa.
Diperlukan kajian ilmiah mengenai ketersediaan pakan, vegetasi, sumber air, karakteristik tanah, iklim mikro, daya dukung lingkungan, potensi penyakit, serta gangguan aktivitas manusia.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa habitat baru mampu mendukung kehidupan, adaptasi, dan perkembangbiakan Badak Jawa dalam jangka panjang.
Ketiga, mitigasi risiko bencana di Ujung Kulon. Ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas Gunung Anak Krakatau merupakan faktor yang patut diperhitungkan dalam strategi konservasi.
Namun, menurut Misbakhul, potensi bencana perlu dijawab melalui analisis risiko yang terukur dan strategi mitigasi yang komprehensif.
Penguatan sistem pemantauan bencana, pemetaan kawasan rawan, perlindungan habitat, serta penyusunan prosedur tanggap darurat konservasi perlu menjadi bagian dari upaya perlindungan Badak Jawa.
Keempat, optimalisasi kawasan konservasi Ujung Kulon. Pemerintah telah mengembangkan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Berdasarkan informasi Balai Taman Nasional Ujung Kulon, kawasan JRSCA memiliki luas sekitar 5.100 hektare dan dirancang sebagai perluasan habitat alami untuk mendukung peningkatan populasi Badak Jawa melalui penelitian, pengelolaan habitat, dan penerapan teknik pengembangbiakan yang relevan.
Keberadaan kawasan tersebut, menurut Misbakhul, perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam mengevaluasi strategi konservasi yang selama ini dijalankan.
Ia mendorong pemerintah membuka hasil evaluasi mengenai efektivitas pengelolaan habitat, perlindungan satwa, ketersediaan pakan, serta perkembangan program JRSCA kepada publik.
Misbakhul menilai masyarakat Pandeglang dan Banten perlu dilibatkan dalam pembahasan kebijakan yang menyangkut masa depan Badak Jawa.
Pemerintah pusat diharapkan membuka ruang dialog dengan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, akademisi, peneliti, ahli konservasi, aktivis lingkungan, tokoh masyarakat, serta warga di sekitar kawasan Ujung Kulon.
Partisipasi publik dinilai penting agar kebijakan konservasi tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis dan administratif, tetapi juga memperhatikan kepentingan ekologis serta sosial masyarakat setempat.
Menyikapi perkembangan wacana tersebut, Misbakhul mendorong pemerintah agar mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum mengambil keputusan mengenai relokasi Badak Jawa.
Ia menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pertama, meninjau kembali rencana pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo sebelum tersedia kajian ilmiah, ekologis, dan analisis risiko keselamatan yang komprehensif.
Kedua, membuka hasil penelitian mengenai kelayakan habitat tujuan, analisis risiko bencana, serta rencana teknis pemindahan kepada publik.
Ketiga, memprioritaskan perlindungan habitat asli Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon, termasuk optimalisasi pengelolaan JRSCA dan penguatan pengamanan kawasan.
Keempat, melibatkan pemerintah daerah, akademisi, ahli konservasi, aktivis lingkungan, tokoh masyarakat, dan masyarakat lokal dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Menurut Misbakhul, keberhasilan konservasi tidak semata-mata diukur dari kemampuan memindahkan satwa ke lokasi lain. Hal yang lebih mendasar adalah memastikan kelangsungan hidup, kesehatan, dan keberhasilan perkembangbiakan spesies tersebut secara berkelanjutan.
Persoalan masa depan Badak Jawa menjadi pengingat bahwa perlindungan keanekaragaman hayati membutuhkan kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan, perencanaan jangka panjang, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Banten memiliki kepentingan ekologis dan historis dalam menjaga keberadaan Badak Jawa di Ujung Kulon. Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan konservasi dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ilmiah dan ketentuan perlindungan lingkungan hidup.
Bagi Misbakhul, penyelamatan Badak Jawa harus dimulai dengan memastikan habitat aslinya tetap terlindungi, tanpa menutup kemungkinan kajian ilmiah terhadap berbagai strategi konservasi lainnya.
Ia berharap pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum seluruh aspek ekologis, keselamatan satwa, dan aspirasi masyarakat dikaji secara terbuka.
"Menjaga Badak Jawa berarti menjaga Ujung Kulon. Menjaga Ujung Kulon berarti ikut mempertahankan warisan ekologis Banten dan kekayaan alam Indonesia untuk generasi mendatang."
Edi. S
