BCW Tangerang Soroti Dugaan Penyimpangan Dana Revitalisasi Sekolah APBN 2026, Minta Disdik Segera Turun ke Lapangan
TANGERANG, Gemabanten.com - Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Tangerang menuai sorotan tajam.
Sejumlah kejanggalan mencuat di lapangan, diantaranya dugaan pelanggaran teknis pelaksanaan.
Waketum BCW ( Banten Coruption Watch ) Sabu Gunawan mengatakan, dugaan pelanggaran diduga terjadi ada teknis pelaksanaan.
Sesuai petunjuk teknis dan aturan yang berlaku, program bantuan revitalisasi satuan pendidikan wajib dikerjakan secara swakelola oleh pihak sekolah bersama panitia pembangunan yang dibentuk, serta dilarang keras dialihkan atau dikerjakan oleh pihak ketiga (kontraktor/pemborong).
"Namun, kami mendapat laporan menunjukkan adanya pihak sekolah yang justru menyerahkan pengerjaan fisik proyek tersebut kepada pihak ketiga. Praktik ini dinilai berpotensi menurunkan kualitas bangunan dan menyalahi aturan pengelolaan anggaran negara," Sabu Gunawan, Rabu 18 November 2026.
Selain persoalan teknis pekerjaan, pelaksanaan anggaran ini juga diwarnai oleh ulah oknum yang mengaku sebagai wartawan maupun lembaga.
Menurut Sabu Gunawan sejumlah oknum tersebut diduga mendatangi sekolah-sekolah penerima bantuan untuk meminta sejumlah uang dengan berbagai dalih. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kondusivitas lingkungan pendidikan, tetapi juga berpotensi memicu pemotongan anggaran fisik proyek yang seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk fasilitas belajar siswa.
Menyikapi carut-marutnya pelaksanaan di lapangan, pihak terkait mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tangerang untuk segera mengambil langkah tegas dan tidak tutup mata.
"Dinas Pendidikan seharusnya turun langsung ke lokasi sekolah-sekolah penerima bantuan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan secara ketat. Pejabat terkait jangan hanya duduk manis di balik meja dalam ruangan ber-AC sementara di lapangan terjadi dugaan pelanggaran aturan yang merugikan dunia pendidikan," tegas Sabu Gunawan
Lebih lanjut, pegiat kontrol sosial ini meminta agar aparat penegak hukum serta inspektorat turut mengaudit realisasi dana revitalisasi APBN 2026 ini.
"Jika terbukti ada pihak sekolah yang sengaja melanggar aturan swakelola, maka sanksi tegas sesuai hukum yang berlaku harus segera ditegakkan," tegasnya.
