Hampir Dua Tahun Menjabat, Legalitas Masa Tugas Pj Kades Rancaseneng Dipertanyakan, DPMPD Pandeglang Diminta Evaluasi
PANDEGLANG – gemabantencom Polemik kepemimpinan Penjabat (Pj) Kepala Desa Rancaseneng, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, kini menjadi perhatian. Selain adanya gejolak antara sebagian masyarakat dengan unsur pemerintahan desa, persoalan yang lebih mendasar adalah kepastian masa penugasan, mekanisme evaluasi, serta kesesuaian kepemimpinan Pj Kepala Desa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pj Kepala Desa Rancaseneng, Ade Suhendi, SKM., S.Kep., Ners., M.H., diketahui telah menjalankan tugas hampir memasuki tahun kedua. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses pengangkatan, perpanjangan masa penugasan, hingga evaluasi kinerja yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Secara regulasi, ketentuan mengenai masa tugas Pj Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dalam Pasal 62 ayat (3) disebutkan bahwa masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya, baik dengan orang yang sama maupun orang yang berbeda.
Dengan demikian, masa penugasan Pj Kepala Desa pada prinsipnya memiliki batas paling lama dua tahun. Namun, keberlanjutan penugasan tersebut harus didukung keputusan pengangkatan dan perpanjangan yang sah serta sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketentuan ini menjadi penting untuk ditelaah oleh DPMPD Kabupaten Pandeglang, mengingat masa kepemimpinan Pj Kepala Desa Rancaseneng disebut telah mendekati batas maksimal masa penugasan sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah selama hampir dua tahun menjabat, Pj Kepala Desa Rancaseneng telah menjalani evaluasi secara berkala? Apakah terdapat keputusan resmi mengenai perpanjangan masa penugasannya? Dan apakah seluruh administrasi pengangkatan serta perpanjangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum? Hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh instansi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
Di tengah polemik yang berkembang, perhatian juga tertuju pada peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rancaseneng. Lembaga yang seharusnya menjadi representasi masyarakat desa tersebut dinilai belum menunjukkan peran aktif secara optimal dalam menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.
Padahal, BPD memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan desa, terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
Minimnya komunikasi dan belum optimalnya penyaluran aspirasi masyarakat dikhawatirkan turut memperlebar kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Akibatnya, berbagai persoalan yang semestinya dapat dibicarakan melalui jalur kelembagaan justru berpotensi berkembang menjadi ketegangan dan ketidakpuasan di tengah masyarakat.
Dalam situasi seperti ini, BPD semestinya hadir sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Setiap aspirasi, kritik, maupun keberatan warga harus mendapatkan ruang untuk disampaikan dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat.
Karena itu, evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan Desa Rancaseneng idealnya tidak hanya menyasar kepemimpinan Pj Kepala Desa, tetapi juga mencakup optimalisasi fungsi BPD sebagai lembaga representasi masyarakat.
Di tengah persoalan tersebut, konflik internal juga disebut bermula dari adanya desakan sebagian masyarakat kepada Sekretaris Desa (Sekdes) Rancaseneng agar menyampaikan aspirasi terkait evaluasi kepemimpinan Pj Kepala Desa kepada Camat Cikeusik.
Namun, dalam perkembangannya muncul informasi mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan yang dikaitkan dengan Sekdes. Dugaan tersebut berasal dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Hingga kini, informasi tersebut belum dibuktikan secara hukum sehingga perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait.
Sementara itu, Camat Cikeusik, Wahyu, saat dikonfirmasi media melalui aplikasi WhatsApp menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah dimusyawarahkan. Dalam musyawarah itu, Pj Kepala Desa dan Sekdes Rancaseneng disebut sama-sama mengajukan pengunduran diri.
"Ya udh ada musyawarah dengan hasilnya pj kades mengajukan mengundurkan diri dan sekdes juga mengundurkan diri," demikian jawaban singkat Camat Cikeusik kepada media.
Pernyataan Camat Cikeusik tersebut kemudian mendapat klarifikasi dari Sekretaris Desa Rancaseneng, Wawan Ridwan, S.Kom. Ia secara tegas menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Sekdes.
Wawan juga menjelaskan bahwa dirinya tidak menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) yang disebut menghasilkan pernyataan mengenai pengunduran dirinya.
Menurut Wawan, pernyataan bahwa Sekdes ikut mengundurkan diri bukan berasal dari dirinya, melainkan merupakan tuntutan salah satu peserta musyawarah yang juga diketahui sebagai staf desa dan memiliki kedekatan dengan Pj Kepala Desa.
Ia mengungkapkan bahwa dalam musyawarah tersebut muncul tuntutan agar apabila Pj Kepala Desa mengundurkan diri, maka Sekdes juga harus ikut mengundurkan diri.
Bahkan, menurut keterangan Wawan, terdapat pernyataan bahwa apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, persoalan dugaan pemalsuan tanda tangan akan dilanjutkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Klarifikasi Wawan ini menjadi penting karena memperlihatkan adanya perbedaan keterangan mengenai hasil musyawarah. Di satu sisi, Camat Cikeusik menyampaikan bahwa Sekdes turut mengajukan pengunduran diri, sementara Wawan justru membantah dan menyatakan tidak pernah menyampaikan keinginan tersebut.
Perbedaan keterangan ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat. Terlebih, persoalan dugaan pemalsuan tanda tangan merupakan perkara serius yang harus diselesaikan berdasarkan bukti dan mekanisme hukum, bukan dijadikan alat tekanan dalam dinamika pemerintahan desa.
Meski demikian, pengunduran diri yang disampaikan dalam forum musyawarah tetap perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme administrasi dan keputusan pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
Sebab, persoalan pemerintahan desa tidak cukup diselesaikan hanya dengan kesepakatan lisan. Harus ada kepastian hukum mengenai status jabatan, proses pemberhentian, serta penunjukan pejabat yang akan menjalankan roda pemerintahan selanjutnya.
Di sisi lain, Kepala DPMPD Kabupaten Pandeglang, H. Muslim Taufik, yang juga diketahui tengah menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kabupaten Pandeglang, hingga berita ini disusun belum memberikan keterangan resmi saat dihubungi media terkait polemik tersebut, Sabtu (14/11/2026).
DPMPD sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa diharapkan tidak hanya menunggu persoalan berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Klarifikasi dan evaluasi terhadap administrasi penugasan Pj Kepala Desa Rancaseneng perlu segera dilakukan.
Pemerintah Kabupaten Pandeglang juga diharapkan dapat memastikan apakah keputusan pengangkatan dan perpanjangan Pj Kepala Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menelaah masa berlaku surat keputusan serta dasar hukum yang digunakan ketika penugasan diperpanjang.
Selain itu, evaluasi perlu menyentuh pola komunikasi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Sebab, pemerintahan desa yang sehat tidak hanya ditentukan oleh kepemimpinan kepala desa, tetapi juga oleh berjalannya fungsi kelembagaan, keterbukaan informasi, serta ruang partisipasi masyarakat.
Pada akhirnya, masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa pemerintahan desa dijalankan berdasarkan aturan, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan kelompok ataupun kesepakatan yang tidak memiliki kejelasan administrasi.
Polemik Desa Rancaseneng seharusnya menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk melakukan evaluasi menyeluruh, memperkuat pengawasan, mengoptimalkan peran BPD, dan memastikan setiap kebijakan terkait kepemimpinan desa berjalan sesuai koridor hukum.(Red/Tim)
