Kepala BKN Prof. Zudan: Transformasi Digital Jadi Kunci Masa Depan Birokrasi Indonesia

Potret Kepala BKN, Prof. Zudan: Transformasi Digital Bisa Tekan Skor ICOR Indonesia(dok.istimewa)

SERANG,//Gemabanten.com – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa masa depan tata kelola birokrasi nasional sangat ditentukan oleh keberanian birokrasi dalam melakukan transformasi digital serta meningkatkan efisiensi kerja. Tanpa langkah tersebut, birokrasi justru berisiko menjadi beban pembangunan, bukan sebagai penggerak kemajuan.

Hal itu disampaikan Prof. Zudan saat memberikan keynote speech dalam Seminar Nasional Indonesian Association for Public Administration (IAPA) yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Senin (09/02/2026).

Dalam forum bertema “Budaya, Birokrasi, dan Masa Depan Tata Kelola Nasional”, Prof. Zudan memaparkan gambaran birokrasi Indonesia yang saat ini ditopang oleh sekitar 6,5 juta Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan komposisi 54 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 46 persen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menurutnya, tantangan utama birokrasi ke depan bukan terletak pada jumlah ASN, melainkan pada ketepatan penempatan serta kecukupan kompetensi. Ia menyoroti masih minimnya ASN yang memiliki keahlian strategis di bidang ekonomi hijau, ekonomi biru, dan hilirisasi, padahal sektor-sektor tersebut menjadi prioritas dalam visi Asta Cita Presiden.

“Pemetaan ulang dan redistribusi kompetensi ASN menjadi agenda mendesak agar birokrasi mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prof. Zudan mengaitkan reformasi birokrasi dengan persoalan inefisiensi nasional yang tercermin dari tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang masih berada di kisaran 6,3. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk memangkas inefisiensi tersebut.

“Ke depan, birokrasi harus berjalan dengan prinsip satu sistem, satu data, dan satu produk. Tanpa itu, efisiensi hanya akan menjadi jargon,” tegasnya.

Di bawah kepemimpinan Prof. Zudan, BKN terus mengakselerasi penerapan sistem ASN Digital yang kini telah diimplementasikan oleh 592 dari 647 kementerian dan lembaga. Salah satu inovasi strategis yang dikembangkan adalah Lemari Digital ASN, yang memungkinkan penyimpanan dokumen kepegawaian secara aman, terintegrasi, serta tahan terhadap risiko bencana.

Pada kesempatan tersebut, Prof. Zudan juga membagikan pengalaman pribadinya saat menempuh pendidikan di UNS, kampus yang menjadi titik awal perjalanan akademiknya sekitar 38 tahun lalu. Ia menyampaikan bahwa pengalaman panjang di dunia akademik dan birokrasi membentuk keyakinannya bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada konsep dan regulasi semata.

“Saya bersyukur diberi kesempatan untuk membumikan reformasi birokrasi. Terjadi dialog terus-menerus antara konsepsi, teori, regulasi, dan implementasi. Reformasi birokrasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Di hadapan para akademisi IAPA, Prof. Zudan juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas regulasi agar tidak bersifat victimogenik (merugikan masyarakat atau hak publik) maupun kriminogenik (berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi). Ia mencontohkan tingginya biaya politik dalam Pilkada yang kerap menggerus anggaran kesejahteraan masyarakat dan menjebak pejabat dalam praktik korupsi.

“Birokrasi membutuhkan teknologi agar lebih sederhana, layanan lebih cepat, dan masyarakat lebih bahagia. Di sinilah peran kampus sangat penting untuk membantu pemerintah dalam mendesain perencanaan dan penganggaran yang efektif,” pungkas Prof. Zudan.

Seminar Nasional IAPA ini turut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini; Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto; serta para pakar administrasi publik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Edi