Keluhan Wali Murid Soal Menu MBG Dapur SPPG Cibungur - Sukaresmi: Antara Idealisme Program Gizi dan Dugaan Praktik Bisnis di Baliknya
PANDEGLANG — gemabanten.com Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah sejatinya lahir dari semangat etis: memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan gizi yang layak sebagai fondasi masa depan bangsa. Namun di Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, Banten, idealisme itu kini dipertanyakan oleh sejumlah wali murid yang menilai kualitas menu yang disajikan justru semakin menurun dari hari ke hari.
Kritik keras datang dari seorang warga bernama Kasman, yang mengaku geram terhadap pengelolaan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di desa tersebut. Ia menilai pelaksanaan program yang semestinya bersandar pada prinsip pelayanan publik justru diduga bergeser menjadi ruang keuntungan bagi segelintir pihak.
“Semakin hari semakin tidak profesional pihak dapur SPPG di Desa Cibungur. Program yang seharusnya menyehatkan anak-anak malah terasa seperti bisnis semata,” kata Kasman, Senin (9/3/2026).
Menurut dia, kualitas menu MBG yang diterima para siswa dinilai tidak mencerminkan standar gizi yang semestinya diatur dalam petunjuk teknis program tersebut. Ia bahkan menduga terdapat penyimpangan dalam pengelolaan dapur yang bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program di lapangan.
Kasman secara terbuka mengecam oknum pengusaha yang disebut sebagai mitra BGN dalam pengelolaan dapur SPPG di Desa Cibungur. Ia menilai orientasi bisnis yang berlebihan telah mengaburkan tujuan utama program MBG.
Dalam pandangannya, ketika program sosial diperlakukan seperti komoditas ekonomi, maka yang pertama kali terpinggirkan adalah kualitas pelayanan publik itu sendiri.
“Kalau program negara dijalankan hanya untuk mengejar keuntungan, maka kita sedang menyaksikan paradoks: bantuan yang seharusnya menyehatkan justru kehilangan maknanya,” ujarnya.
Lebih lanjut Kasman meminta agar BGN bersama satuan tugasnya turun langsung melakukan audit menyeluruh terhadap operasional dapur MBG di Desa Cibungur. Ia menilai transparansi dan pengawasan adalah syarat utama agar program nasional tersebut tidak kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
“Instansi lingkungan hidup agar turun langsung melakukan monitoring terhadap pengelolaan limbah dari kegiatan dapur MBG. Menurutnya, terdapat dugaan aliran limbah yang tidak dikelola sesuai ketentuan, Program gizi jangan sampai justru meninggalkan persoalan baru bagi lingkungan,” katanya.
Ia berharap pihak mitra Badan Gizi Nasional, yakni yayasan pengelola dan dapur SPPG, benar-benar menyajikan menu makanan yang sepadan dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
“Saya sebagai wali murid di salah satu SD negeri di Cibungur berharap mitra BGN, baik yayasan maupun dapur SPPG, menyuguhkan menu MBG yang sesuai dengan anggaran yang sudah ditetapkan serta jangan sampai kualitasnya jauh dari yang seharusnya,” papar Kasman.
Dia juga meminta adanya transparansi dalam pengadaan bahan makanan, salah satunya dengan memasang label harga pada setiap bahan baku yang digunakan dalam program tersebut. Menurutnya, langkah sederhana itu akan memudahkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
“Kalau label harga dicantumkan, masyarakat bisa melihat secara jelas apakah anggaran itu benar-benar digunakan untuk kepentingan gizi anak-anak atau tidak,” ujarnya.
Pimpinan Redaksi Media detikPerkara itu juga mengultimatum pengelola dapur MBG di Desa Cibungur agar segera memperbaiki kualitas makanan yang disajikan. Ia menegaskan bahwa menu yang diberikan harus memenuhi standar gizi sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis program.
Selain itu, ia turut mengecam dugaan keterlibatan segelintir oknum yang disebut-sebut melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dalam rantai pemasok bahan baku program MBG, dan jika benar terjadi, praktik tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang merusak integritas program pemerintah. Untuk itu Ia berharap pengelola tidak menutup mata terhadap kritik masyarakat, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.
“Program ini milik rakyat. Kalau kualitasnya menurun, masyarakat berhak bertanya dan menuntut perbaikan,” bebernya.
Di tengah harapan besar terhadap program MBG sebagai instrumen pemerataan gizi nasional, kritik dari warga Desa Cibungur menjadi pengingat bahwa kebijakan publik tidak hanya membutuhkan anggaran dan struktur birokrasi, tetapi juga integritas dalam pelaksanaannya.
Sebab dalam filsafat pelayanan publik, nilai sebuah program tidak diukur dari seberapa besar dana yang digelontorkan, melainkan dari seberapa tulus ia sampai kepada mereka yang paling membutuhkan: anak-anak.
*Wawan*
